Terungkap! Inilah Alasan mengapa Telegram di Blokir Pemerintah Indonesia

Inilah Alasan mengapa Telegram di Blokir – Mendengar kata telegram akhir-akhir ini lagi ramai di bicarakan khususnya di indonesia, pasalnya pemerintah indonesia melalui Menkominfo baru saja telah memblokir salah satu media sosial yang sedang populer tersebut. Memang bukan tanpa alasan Menkominfo memblokir media sosial Telegram, dilansir dari situs detik.com pemblokiran telegram dilakukan karena media sosial tersebut banyak yang bermuatan negatif.

Inilah Alasan mengapa Telegram di Blokir
Telegram

Adapun konten yang dimaksud adalah mengenai propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara untuk merkit bom, cara melakukan penyerangan, gambar yang tak senonoh, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kabarnya ada sekitar 17 ribu lebih laman yang mengandung beberapa unsur yang disebutkan diatas, “Di Telegram, kami cek ada 17 ribu halaman mengandung terorisme, radikalisme, membuat bom, dan lainnya, semua ada. Jadi harus diblok, karena kita anti radikalisme,” papar Rudiantara selaku Menkominfo RI.

Mengenai pemblokiran tersebut, Menkominfo telah melakukan konsultasi dengan beberapa pihak yaitu diantaranya Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, untuk segera mengeksekusi pemblokiran Telegram.

Di sisi lain, Telegram sendiri telah angkat bicara mengenai langkah pemerintah indonesia yang melakukan pemblokiran terhadapt telegram. Sang pencipta telegram yaitu Pavel Durov sang mempertanyakan masalah pemblokiran tersebut yang diklaim tanpa pemberitahuan dan koordinasi dengan Telegram.

Namun, Menkominfo pun menanggapi santai pernyataan dari pencipta Telegram tersebut. “Kalau Google ada kantor perwakilan di Singapura, Twitter ada Indonesia, kalau Telegram ini komunikasi harus lewat web service mereka. Mereka protes, kok kita tidak diajak bicara tahu-tahu diblokir,” ungkapnya.

Tak hanya itu saja, Menkominfo juga tidak menutup kemungkinan untuk dapat memblokir sosial media lain jika dianggap masih meloloskan konten negatif seperti yang ada di Telegram. Menurutnya, penyebaran konten negatif saat ini dibagi menjadi dua yakni melalui situs web dan media sosial.

Untuk situs internet, pemerintah mengklaim masih bisa mengontrol dengan mudah, namun untuk media sosial menurutnya sangat sulit untuk di kontrol. “Kalau situs cepat dikontrol oleh Menkominfo. Sementara media sosial itu kan melibatkan pemerintah dan pelakunya sendiri,” kata Rudiantara usai menghadiri deklarasi anti radikalisme di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jabar.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *